Warta TPPI

Solusi Kisruh Pertamina – TPPI Mendesak

Menteri Keuangan Sri Mulyani diharapkan segera menyelesaikan sengketa utang-piutang Pertamina dengan TPPI. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya Dito Ganinduto mengatakan, Menkeu harus sudah menyelesaikan persoalan utang-piutang tersebut sebelum meninggalkan Indonesia pada akhir bulan Mei ini.

Dito menambahkan, semakin lama penyelesaiannya maka semakin banyak lagi utang TPPI kepada Pemerintah maupun Pertamina  yang pada akhirnya berpotensi merugikan Negara. Penyelesaian terbaik menurut Dito adalah sesuai usulan Pertamina kepada Menkeu, yakni Pertamina membeli 70% saham Tuban Petro yang dimiliki PT PPA senilai Rp 3,2 trilyun. Dengan demikian, Pertamina akan menguasai mayoritas saham TPPI sebesar 74.5%.

Dampaknya, Pertamina akan mengendalikan TPPI yang memiliki kilang di Tuban, Jatim dengan produk antara lain berupa napthan, solar dan mogas 88. Investasi tersebut jauh lebih murah dibandingkan membangun kilang baru dengan kapasitas sama yang mencapai US$ 4-5 milyar. Kilang TPPI tersebut juga menjadi solusi penyulingan hasil minyak mentah Blok Cepu, Bojonegoro yang ditargetkan berproduksi 165.000 barel per hari mulai tahun 2014.

Sumber : Seputar Indonesia – 21 Mei 2010

Tambah saham Pertamina di TPPI

Proposal PT Pertamina (Persero) untuk menambah kepemilikan saham di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dinilai sebagai solusi terbaik atas penyelesaian utang-piutang perusahaan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya Dito Ganinduto menilai dengan penambahan saham itu, kepemilikan Pertamina di TPPI yang mempunyai kilang di Tuban, Jatim, itu akan dominan. Sejalan dengan itu, ketergantungan Pertamina atas minyak impor juga akan dapat dikurangi.

“Dengan menambah investasi sebesar US$1 miliar, kapasitas kilang TPPI bisa menjadi 200.000 barel per hari,” ujarnya kemarin.

Jumlah investasi itu masih lebih murah dibandingkan dengan membangun kilang baru awal berkapasitas sama yang ditaksir bisa mencapai US$4 miliar-US$5 miliar.

Dito juga meminta Menteri Keuangan untuk ikut menyelesaikan sengketa utang-piutang Pertamina dengan TPPI. Jika persoalan ini tidak juga tuntas, Menkeu baru akan lebih lama lagi menyelesaikan persoalan karena dikhawatirkan harus memulai lagi dari awal. “Semestinya Sri Mulyani menyelesaikan dulu permasalahan ini sebelum ke Bank Dunia karena dia membawahi PPA.”

Dia menjelaskan saat ini TPPI dimiliki oleh Tuban Petro dengan saham 59,5%. Adapun Tuban Petro dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dengan saham senilai Rp3,2 triliun.

Masih opsi

Vice President Communication Corporate PT Pertamina Basuki Trikora Putra menjelaskan penambahan kepemilikan Pertamina di TPPI adalah salah satu bentuk penyelesaian yang ditawarkan oleh perusahaan. Akan tetapi, opsi yang diberikan kepada TPPI itu belum mendapatkan tanggapan. “Kami berharap menteri keuangan memberi dukungan atas penyelesaian b to b ini,” ujarnya kepada Bisnis.

Sementara itu, Direktur Keuangan TPPI Bambang L. Sudibjo saat hendak dimintai keterangan tidak mengangkat panggilan Bisnis.

Lebih jauh Dito menuturkan TPPI dirintis oleh Tirtamas Group pada 1995. Akan tetapi, saat krisis 1997 Tirtamas terlilit utang dan masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga proyek TPPI terhenti.

Kemudian pada 2002, Tirtamas dan BPPN sepakat merestrukturisasi utang dengan membentuk induk usaha PT Tuban Petro yang a.l. mengelola TPPI. Kesepakatannya adalah 70% saham Tuban Petro dimiliki BPPN-yang selanjutnya menjadi PPA-dan 30% dikuasai PT Silakencana Tirtalestari milik Honggo Wendratmo.

Dalam perkembangannya, Tuban Petro akhirnya memiliki 59,5% saham TPPI. Lalu, Honggo menerbitkan obligasi multiyear bond senilai Rp3,2 triliun kepada BPPN.

Pada bagian lain, perusahaan Jepang Mitsui Co memberikan utang US$400 juta dolar AS untuk melanjutkan pembangunan kilang TPPI. Ini diberikan dengan syarat mendapat jaminan dari Pemerintah Indonesia berupa pasokan low sulfur waxy residu (LSWR) yang harus diserahkan oleh Indonesia kepada Mitsui.

Untuk itu, pemerintah meminta Pertamina memasok LSWR sebanyak 18.000-20.000 barel per hari selama 6 tahun yang dinilai dengan harga pasar. Sebagai gantinya, Pertamina memiliki 15% saham TPPI.

Dengan demikian, kepemilikan saham TPPI adalah Tuban Petro 59,5%, Pertamina 15%, dan sisanya 25,5% dimiliki Mitsui, Sojits, dan Siam Cement. Pada 2006, kilang selesai dibangun dan beroperasi. Pertamina kembali memasok kondensat dengan maksimum empat kargo.

Namun, menurut Dito, Honggo tidak memenuhi kewajiban ke Pertamina yakni tidak membayar empat kargo kondensat yang sampai akhir 2009 senilai US$200 juta dan tidak menyerahkan BBM yang hingga 2009 tercatat US$190 juta. ( // <![CDATA[// <![CDATA[
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy22689 = 'aprilian.hermawan' + '@';
addy22689 = addy22689 + 'bisnis' + '.' + 'co' + '.' + 'id';
document.write( '' );
document.write( addy22689 );
document.write( '' );
//\n
// -->]]>
aprilian.hermawan@bisnis.co.id // <![CDATA[// Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya // <![CDATA[// <![CDATA[
document.write( '' );
// ]]>)

Sumber : Bisnis Indonesia – 21 Mei 2010

Negosiasi Pertamina & TPPI buntu.

info : http://www.ppa.com


Penyelesaian persoalan utang-piutang antara PT Pertamina (Persero) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama menemui jalan buntu sehingga BUMN migas itu bersiap melayangkan surat default ketiga atas utang anak perusahaan Tuban Petro yang telah bertambah menjadi US$350,7 juta.

Sumber Bisnis di Pertamina menyebutkan perusahaan yang kini dibantu PricewaterhouseCoopers (PWC) sebagai penasihat keuangan masih dalam proses analisis proposal restrukturisasi utang yang dilayangkan TPPI pada 5 November 2009.

Namun, tuturnya, proposal restrukturisasi yang dibantu pengerjaannya oleh Nomura itu dinilai belum lengkap dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi dua belah pihak.

“Pertamina merasakan sekali bahwa proposal TPPI yang dibuat oleh Nomura tidak independent dan sangat one-sided. Proposal itu belum memberikan solusi yang wajar dan adil bagi semua pihak,” jelas sumber itu pekan lalu.

Pertamina, tuturnya, menilai banyak terjadi kejanggalan dalam proposal itu, seperti jumlah utang yang mendadak bertambah besar dan belum pernah diketahui oleh pemegang saham lainnya. “Untuk masalah utang yang lain ini kami mengusulkan penunjukan auditor untuk menghitung utang TPPI sebenarnya.”

Tunjuk Nexant

Pertamina, katanya, telah menunjuk Nexant untuk menganalisis prospek bisnis industri Petrokimia, termasuk mendalami hal-hal terkait dengan bisnis proses di TPPI yang belum tercantum dalam proposal. Nexant merupakan konsultan energi dan petrokimia yang berbasis di Singapura

Direktur Keuangan TPPI Bambang L. Sudibjo mengatakan proses review terhadap proposal re strukturisasi utang TPPI ke Pertamina masih terus berlanjut. Bahkan, menurutnya, Nexant telah mengunjungi kilang TPPI yang kini beroperasi dengan kapasitas 50.000 bph atau 50% dari kapasitas total.

“Jumat lalu Nexant berkunjung ke TPPI untuk melihat kemampuan, keandalan, dan proses yang terjadi di kilang. Kunjungan ini mungkin untuk mengetahui apa-apa yang sebagian masih dinyatakan belum lengkap dalam proposal. Saat ini kami beroperasi antara 46% dan 50% setelah ada pasokan dari BP Migas.”

Dalam proposal restrukturisasi utangnya, TPPI meminta restrukturisasi dilakukan dengan jalan sebagian diubah menjadi ekuitas dan sebagian dibayar dengan mencicil.

Sumber : Bisnis Indonesia – 11 Januari 2010

Kamis, 10/12/2009 10:50 WIB
Tagih Utang, Pertamina Akan Seret TPPI ke Arbitrase
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – PT Pertamina (Persero) berencana menyeret PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) ke abitrase terkait utang piutang TPPI yang jatuh tempo sebesar US$ 300,7 juta.

“Kami akan bawa ini ke abitrase karena mereka sudah default ,” ujar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di sela syukuran HUT Ke-52 Pertamina, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Merdeka Timur Nomor 10, Jakarta, Kamis (10/12/2009).

Karen dengan tegas menolak permintaan TPPI untuk restrukturisasi utang tersebut menjadi ekuitas Pertamina di TPPI. “Itukan bukan equity tapi likuiditas,” ungkap dia.

Senada dengan Karen, Direktur Keuangan Pertamina Ferederick Siahaan meminta agar TPPI membayarkan utang tersebut dan tidak mengkonversinya sebagai saham. “Kalau bisa dibayar lebih baik dibayar daripada dikonversi jadi saham,” tandasnya.

Utang TPPI itu muncul setelah TPPI gagal menjalankan skema restrukturisasi utangnya yang ditempuh melalui product swap antara Pertamina sebagai penjamin utang dan TPPI.

Product swap dijalankan dengan cara pengiriman low sulfur waxy residue (LSWR) kepada Mitsui yang pengembaliannya berupa middle distillate product (MDP) dari TPPI kepada Pertamina senilai utang berikut bunga US$600 juta.

TPPI sebelumnya telah lancar membayar utang MDP hingga senilai US$175 juta. Namun, hingga November 2009, TPPI gagal bayar hingga US$100 juta, belum termasuk bunga.

Indonesia TPPI eyes May restart after 15 mths-source


Published: 06 Apr 2009 21:04:36 PST

SINGAPORE, April 7 – Indonesia‘s Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) may resume operations in May after a 15-month shutdown, with first products possibly ready by end-month, to capitalise on rising domestic demand for gasoline, an industry source close to the developments said on Tuesday.

The restart of the complex, which includes a 100,000 barrels per day (bpd) condensate splitter that can process naphtha or condensate, will raise demand for both the light product and super light crude, adding support to the recovering markets.

The TPPI petrochemical and refining complex has been closed since late February 2008 when it was forced to cease operations due to breaches in the breakwater wall that protects the plant from the sea.

“It should start up in May and first products could be ready before June,” the source said.

The complex, in Tuban in East Java province, failed to reopen earlier as a plunge in the price of petrochemicals added to its problems.

But it signed a deal with Pertamina in December to supply the Indonesian state oil company with gasoline, enabling TPPI to produce less aromatics and more of the auto fuel to help raise its profits.

TPPI has the capacity to produce 50,000 bpd of gasoline, but it is unclear whether all of it is committed to Pertamina.

Indonesia is Asia‘s top gasoline importer and the deal with TPPI will in turn help Pertamina limit its rising gasoline imports.

Pertamina has raised its gasoline stock level to 19 days from 18, and is planning to raise it further to 20 days to secure supplies ahead of parliamentary polls this week followed by presidential elections on July 8.

The deal between Pertamina and TPPI was clinched at a premium to market price, a TPPI official said in December, with the state oil firm agreeing on the price of the 88-octane gasoline at 1.2 percent above market price.

The petrochemical market has rebounded from last years’ lows and plants around the region have started raising runs to capitalise on a demand recovery in China. [ID:nSP390721] [ID:nT192096]

TPPI is currently in discussions with Indonesia‘s state oil and gas regulator BPMIGAS to secure supplies of condensate for May, the source said.

Before the plant shutdown, European trader Vitol, which helped finance the complex, was a major lifter of its products and supplied TPPI with feedstocks.

TPPI also bought Indonesian condensate from Pertamina and European major Total, which produces Senipah condensate. TPPI was also importing naphtha.

Pertamina owns 15 percent of TPPI and local company PT Tuban Petrochemical Industries has 59.5 percent. Siam Cement <SCC.BK> of Thailand and Japanese firms Sojitz Corp <2768.T> and Itochu Corp <8001.T> hold the rest.

JAKARTA. PT Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI) belum mulai memasok premium RON 88 sebanyak 50.000 barel per hari ke PT Pertamina (Persero). Padahal sedianya pasokan mulai masuk awal bulan ini.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal bilang, anak usaha PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) itu belum memulai mengirimkan premium karena persoalan teknis yang dialami TPPI.

“Belum dimulai karena belum ada produksinya,” ujar Faisal, Selasa (6/1). Sayangnya ia enggan menjelaskan kenapa TPPI belum juga berproduksi.

Sekedar informasi, sudah sejak Juni tahun lalu TPPI melakukan perundingan dengan Pertamina untuk memasok Premium RON 88 untuk keperluan distribusi di Jawa Timur. Adalah BPH Migas yang memfasilitasi perundingan tersebut untuk menentukan harga ideal premium tersebut sampai diantarkan ke tempat penjualan atau istilahnya landed cost nya.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono sempat bilang Pertamina sepakat untuk membeli BBM tersebut dengan harga 1,2% di atas MOPS.

Amir Sambodo, Presiden Direktur Tuban Petro yang memegang 59,5% saham TPPI juga pernah bilang TPPI akan merubah konfigurasi pabrik pengolahannya sehingga bisa memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 50.000 barel per hari (bph).

“Kita hanya akan merubah mode operasi pabrik, yang dulu lebih pada paraciline sekarang kita membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri,” ujar Amir waktu itu.

Kemungkinan besar, TPPI belum bisa berproduksi karena belum mendapat lampu hijau pemerintah, terkait penyediaan kondensat sebagai bahan campuran pembuatan BBM dan distribusi mogas yang nanti diproduksinya. Sayangnya, dua pihak tersebut belum berhasil dimintai konfirmasi.

JAKARTA. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menyatakan PT Pertamina (Persero) mencapai kesepakatan untuk membeli 50.000 barel per hari premium dari PT Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI).

“Kesepakatan ini adalah business to business dan sudah ada persetujuan antara Pertamina dan TPPI. Seingat saya Pertamina sepakat untuk membeli dengan harga 1,2% di atas MOPS,” ujar Tubagus melalui pesan singkatnya, Kamis (4/12).

Sayangnya, kedua belah pihak yang disebutnya sudah bersepakat enggan mengomentari soal kesepakatan tersebut. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal hanya berujar singkat supaya pertanyaan diajukan kepada bagian humas perusahaan.

Sementara Juru Bicara Pertamina Anang Rizkani Noor malah mengaku belum mendapat informasi terakhir soal kesepakatan tersebut. Presiden Direktur PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) Amir Sambodo pemilik 59,5% saham TPPI juga tidak merespons panggilan telepon yang dilakukan KONTAN.

Sekadar informasi, sudah sejak Juni lalu TPPI melakukan perundingan dengan Pertamina untuk memasok Premium RON 88 untuk keperluan distribusi di Jawa Timur. Adalah BPH Migas yang memfasilitasi perundingan tersebut untuk menentukan harga ideal premium tersebut sampai diantarkan ke tempat penjualan atau istilahnya landed cost nya.

Tubagus pernah bilang kalau Pertamina menyetujui pembelian dari TPPI sebesar 50.000 barel per hari itu, maka perusahaan minyak pelat merah itu bisa menghemat devisa impor minyak sebesar US$ 2,6 miliar per tahun.

Hitungannya adalah, TPPI menyatakan sanggup memproduksi 2,9 juta kilo liter Premium oktan 88, atau setara dengan 50.000 bph. Kalau ini bisa dijalankan, ketergantungan Indonesia akan impor BBM�‚� bisa berkurang sebanyak 400.000 bph.

Kalau bisa mengurangi impor sebanyak itu, bisa mengurangi biaya pengiriman dan penyimpanan pengadaan BBM yang berasal dari impor hampir US$ 2,6 miliar. Jika diasumsikan harga MOPS Minyak US$ 140 per barel maka devisa yang dapat dihemat sebesar 50.000 bph di kalikan 365 hari dikalikan US$ 140 sehingga tepatnya dapat menghemat US$ 2,555 miliar.

Amir Sambodo juga pernah bilang TPPI akan mengubah konfigurasi pabrik pengolahannya sehingga bisa memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 50.000 barel per hari (bph).

“Kita hanya akan mengubah mode operasi pabrik, yang dulu lebih pada paraciline sekarang kita membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri,” ujar Amir waktu itu.

Dengan tercapainya kesepakatan jual beli tersebut, artinya TPPI masih menunggu keputusan pemerintah, terkait penyediaan kondensat sebagai bahan campuran pembuatan BBM dan distribusi migas yang nanti diproduksinya.

Selain Tuban Petro, saham TPPI juga dimiliki oleh Pertamina sebesar 15%, Itochu Corporation sebesar 4,25%, Tuban Petrochmeical Pte Ltd 17% dan Sojitz Corporation 4,25%.

Audit Tuban Petro Rampung

Pemerintah mengizinkan Pertamina mencaplok Tuban Petro.

JAKARTA – PT Pertamina telah menyelesaikan audit teknis dan nonteknis terkait dengan rencana pembelian PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). “Audit itu menyangkut kelayakan dan harga,” ujar Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu kepada Tempo.

Rencana Pertamina membeli Tuban Petro untuk menguasai PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, yang menjadi anak usaha perusahaan petrokimia tersebut. Said menolak memberikan penjelasan isi hasil audit tersebut. “Saya cuma diberi tahu auditnya sudah selesai, tapi detailnya belum tahu,” katanya.

Saat ini Pertamina menguasai 15 persen saham Trans Pacific. Mayoritas saham dikuasai induk perusahaan Tuban Petro sebanyak 59,5 persen saham. Sisanya oleh Itochu Corp, Siam Cement PCL, dan Sojitz Corp.

Di Tuban Petro, pemilik lama Honggo Wendratmo menguasai 30 persen saham melalui PT Silakencana Tirtalestari. Sedangkan 70 persennya digadaikan kepada pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset. Saham itu bisa kembali ke pangkuan pemilik lama jika Honggo melunasi surat utang Rp 3,3 triliun ke negara sampai 2012.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Alexander Rusli mengungkapkan, Trans Pacific sedang kesulitan likuiditas akibat lonjakan harga bahan baku. Hingga kini, kata dia, perusahaan petrokimia itu masih berutang pembelian bahan baku kepada Pertamina selama tiga tahun. “Sekarang sedang dicicil utangnya yang lama sambil membayar pembelian bahan baku yang baru,” ujarnya.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mendukung Pertamina untuk mengambil alih Tuban Petro. “Kalau Pertamina punya kesempatan, silakan ambil dan selesaikan secara bisnis,” katanya pekan lalu. Dia menyerahkan rencana pembelian tersebut kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). “Biar perusahaan itu yang menentukan proses jual-belinya,” ujarnya.

Industri petrokimia tersebut memproduksi light naphtha untuk bahan baku plastik, aromatik untuk bahan baku tekstil, dan bahan bakar minyak. Kapasitas produksi produk aromatik mencapai 3,6 juta ton per tahun atau terbesar di Asia Tenggara.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno menyatakan kesiapannya memborong seluruh saham Tuban Petro yang dikuasai pemerintah. Menurut dia, kondisi keuangan Pertamina saat ini memungkinkan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Perusahaan minyak pemerintah itu pada tahun ini diperkirakan memperoleh laba sebesar Rp 24 triliun.

Perjalanan Panjang Produsen Produk Aromatik

1995: Grup Tirtamas milik Hashim Djojohadikusumo dan Honggo Wendratmo merintis pembangunan proyek petrokimia terpadu, Trans Pacific Petrochemical Indotama TPPI), di Tuban, Jawa Timur.

1997: Tirtamas terbelit utang kakap dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Proyek TPPI macet.

2002: Tirtamas dan BPPN sepakat membentuk induk usaha, PT Tuban Petro, untuk mengelola asetnya, termasuk TPPI. BPPN memegang 70 persen saham Tuban Petro dan 30 persen oleh PT Silakencana Tirtalestari milik Honggo. Silakencana menerbitkan obligasi Rp 3,3 triliun ke BPPN.

2003: Konsorsium Jepang menyuntikkan US$ 400 juta guna melanjutkan proyek TPPI dengan jaminan produk LSWR Pertamina. Kompensasinya, Pertamina mendapatkan saham sebesar 15 persen.

2006: TPPI beroperasi penuh sebagai produsen produk aromatik terbesar di Asia Tenggara.

2007: Silakencana berniat melunasi utang Rp 3,3 triliun ke negara. Gantinya, Silakencana akan mendapat 50 persen saham di Tuban Petro.

2008: Menteri Negara BUMN menyarankan Pertamina membeli mayoritas saham Tuban Petro.

RAKSASA PETROKIMIA DARI TUBAN

Tuban Petro adalah perusahaan induk dari produsen petrokimia terbesar di Asia Tenggara, yakni PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Produksi TPPI mencakup light naphtha untuk bahan baku plastik, produk aromatik untuk bahan baku tekstil, serta produk bahan bakar minyak.

STRUKTUR KEPEMILIKAN
70% pemerintah
30% Silakencana Lestari

Tuban Petro
59,5% PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
80% PT Polytama Propindo

PEMILIK TPPI
Tuban Petro 59,5 %
Itochu Corp 4,25 %
Siam Cement PCL 17 %
Sojitz Corp 4,25 %
Pertamina 15 %
Total 100 %

[ Koran Tempo - Senin, 21 Juli 2008 ]

( Link Sumber )

Rabu, 23-Juli-2008
Menanti kecocokan harga bensin Tuban

Jakarta, Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI) di Tuban Jawa Timur siap memasok bensin bensin bersubsidi sebanyak 50.000 barel per hari ke pertamina. Saat ini, TPPI dan Pertamina tinggal menentukan harga jual BBM dari TPPI ke Pertamina.

Sampai saat ini, proses negosiasi harga, lewat jalur bussines to bussines (B to B) antara TPPI dan Pertamina sudah memasuki tahap final. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah tercapai kesepakatan” kata Direktur Utama TPPI Amir Sambodo ke KONTAN, kemarin (14/7).

Amir bilang, negoisasi kali ini tinggal membahas kesepakatan mengenai harga dasar. TPPI menginginkan Pertamina membeli pasokan BBM bersubsidi dengan harga pasar. “Tapi, itu belum ada kesimpulan akhir, masih terus dibicarakan. Harga dasarnya kami serahkan ke Pemerintah. Tapi, harapan kami sesuai harga pasar,” ujar Amir.

Amir manuturkan, begitu negoisasi B to B berhasil mencapai kesepakatan, TPPI akan langsung memasok BBM bersubsidi ke Pertamina. “Kondisi pabrik kami sudah siap, begitu negosiasi selesai, kami akan langsung pasok,” ucapnya.

Agar pasokan ke Pertamina bisa lancar, Pemerintah harus menjamin pasokan bahan baku kondensat sehingga harganya terkontrol. “Beberapa kondensat yang dibutuhkan dengan harga berapa, itu juga perlu dinegosiasikan,” imbuhnya.

Juru Bicara Pertamina Wisnuntoro mengakui, negosiasi harga dengan TPPI masih belum tuntas. Yang jelas, katanya, TPPI tak boleh meminta harga lebih tinggi dari harga BBM impor. “Kami akan bandingkan dengan harga impor,” katanya.

Wisnuntoro bilang, jika sudah ada kecocokan harga, Pertamina akan menerima berapa pun pasokan BBM dariTPPI. “Makin besar pasokan TPPI makin baik,” timpalnya.

Saat ini, kapasitas produksi BBM kilang dalam negeri mencapai 950.000barel per hari. Cuma, produksi BBM secara riil baru sekitar 700.000 barel per hari. Padahal total kebutuhan minyak nasional mencapai 1,3 juta barel per hari kami tutup dari impor,” kata Wisnu.

[ Koran Kontan - Selasa, 15 Juli 2008 ]

( Link Sumber )

Pertamina Tetap Ingin Beli Tuban Petroak

by : Antarini Vellandrie

PT Pertamina (Persero) kemungkinan besar akan tetap mengambil alih kepemilikan PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) yang asetnya saat ini dikuasai PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Hal ini diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Ari H Soemarno kepada Jurnal Nasional di Magelang, akhir pekan lalu. “Menneg BUMN sudah menyerahkan keputusan pembelian Tuban Petro ke Pertamina. Kita harap bisa membeli Tuban Petro,” katanya.

Dia menyebutkan, untuk membeli Tuban Petro secara pendanaan pihaknya tidak ada masalah. Pertamina memiliki internal cash flow yang cukup, termasuk kemungkinan untuk memadukannya dengan pinjaman perbankan.

Tawaran pinjaman dari kalangan perbankan baik lokal maupun asing cukup banyak. Sehingga ada kemungkinan bagi perseroan untuk mengombinasikan pinjaman bank dengan internal cash flow. “Keuntungan kita di tahun 2007 mencapai Rp24 triliun, belum lagi equity sendiri dari hasil pendapatan yang lebih dari Rp1 triliun per hari. Cash internal kita sehat, kita sanggup beli Tuban Petro” katanya.

Hingga saat ini, PPA yang juga merupakan BUMN belum memutuskan siapa yang berhak untuk membeli Tuban Petro. Apakah Pertamina, ataukah PT Silakencana Lestari yang berniat ingin membeli kembali 70 persen sahamnya yang digadaikan ke PPA.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu memastikan, bahwa Pertamina akan mengambil Tuban Petro asalkan dengan harga yang layak dan sesuai. Dengan pengambilalihan ini, Said berharap negara mendapatkan perusahaan petrokimia terpadu PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, yang menjadi anak usaha Tuban Petro.

Dia mengatakan, mungkin saja Tuban Petro akan kembali ke pangkuan Silakencana, selama perusahaan milik Honggo Wendratmo dan Hashim Djojohadikusumo tersebut dapat melunasi utangnya sebesar Rp3,3 triliun ke pemerintah. “Tapi Silakencana bisa memenuhi kewajibannya kepada pemerintah nggak? Jadi kita tunggu aja hasilnya, semua ada di tangan PPA,” katanya

Menurutnya, pihaknya sedang melakukan audit teknis dan nonteknis mengenai kelayakan harga dan faktor lainnya terkait rencana pembelian tersebut. Juga termasuk kajian, jika Silakencana jadi mengambil alih seluruh saham. Namun, pemerintah sendiri (Kementerian Negara BUMN) mengharapkan Pertamina dapat mendapatkan Tuban Petro yang diperkirakan harga jualnya berkisar US$300-350 juta. Sehingga uang penjualan dan pembelian tersebut seperti keluar dari kantong kiri, masuk kantong kanan alias tetap masuk ke kantong Negara.

[ Jurnal Nasional - Senin, 14 Juli 2008 ]

( Link Sumber )

Kamis, 10-Juli-2008

Langkah Strategis Mengambil Alih Petrokimia (New !!!)

Sedianya Honggo Wndratno melunasi utangnya pada pemerintah, Senin pekan lalu. Jumlah utang pemilik kelompok usaha Tirtamas Group itu adalah Rp 3,2 trilyun. Di Tirtamas, Honggo berkongsi dengan Hashim Djojohadikusumo dan Al Njoo. Belakangan, mereka membatalkan rencana itu. “Honggo tak jadi melunasi utang kepada pemerintah,” kata Rachmat Saptaman, Direktur Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

PPA adalah BUMN yang mewakili pemerintah dalam urusan utang-piutang itu. “Kalau mereka tak jadi bayar, skema penyelesaian menggunakan pola yang lama,” ujar Rachmat. Dengan begitu, Honggo-Hashim-Al Njoo diberi kesempatan membayar utang hingga 2014. Sebagai jaminannya, Honggo cs menyerahkan tiga perusahaan: PT Trans Pacific Petrochemicals Indotama (TPPI), PT Petro Oxo Nusantara (PON), dan PT Polytama Propindo.

TPPI adalah perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia, produsen aromatik terbesar di Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur, itu setiap tahun menghasilkan 600.000 ton paraxylene atau setengah dari kebutuhan nasional yang 1,2 juta ton. Sisanya dipasok kilang minyak Cilacap milik Pertamina sebesar 250.000 ton dan impor 350.000 ton.

Paraxyline adalah bahan baku benang untuk pembuatan kain poliester. Selain paraxylene atau biasa disebut PX, produk aromatik lain yang dihasilkan TPPI adalah benzena, toluene, dan orthoxylene. Besarnya 125.000 ton. Selain aromatik, TPPI juga punya fasilitas refinery (kilang) minyak. Produksinya berupa kerosene (minyak tanah) dan minyak diesel sebanyak 40.000 barel per hari atau 14,6 juta barel per tahun.

Sedangkan PT Polytama adalah produsen polyprpylene (bijih plastik) sebesar 200.000 ton per tahun. PT PON penhasil etilhexanol (bahan pelarut cat) sebanyak 120.000 ton per tahun. Tiga perusahaan yang jadi jaminan utang tiga perusahaan itu diikat dalam sebuah holding company, yaitu Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro).

Di PT Tuban Petro, Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah memiliki 70% saham. Sedangkan Honggo cs memiliki 30 % saham lewat Sila Kencana Lestari. Tuban Petro kemudian menerbitkan multi-years bond (MYB) atau surat utang jangka panjang yang harus ditebus Honggo cs paling telat pada 2014. Selama utang belum dilunasi, pemerintah mendapat dividen dari hasil produksi TPPI, PON, dan Polytama. Besarnya dividen yang didapat pemerintah sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Di luar itu, pemerintah juga menerima bunga kupon obligasi sebesar 1%. Kalau Honggo cs tak bisa menebus MYB pada saat jatuh tempo, pemerintah akan menyita TPPI, PON, dan Polytama yang jadi jaminan utang. Bila Honggo melunasi utang pada 2014, pemerintah mendapat bonus 25% saham Tuban Petro. “Bila Honggo melunasi utang sebelum 2014, pemerintah mendapat bonus 20% saham Tuban Petro,” kata Rachmat.

Dalam proses menuju 2014 itu, Honggo cs rupanya tak nyaman dengan “pergerakan” Pertamina yang ingin menguasai TPPI dan Tuban Petro. Pada saat ini, Pertamina memiliki 15% saham TPPI. Pemilik saham TPPI lainnya adalah Tuban Petro cs (59,5%), Siam Cement (17%), dan Japan Trading Companies (4,25%).

Selama kepemilikan saham pemerintah di Tuban Petro – induk TPPI – masih mayoritas, kekuatan Honggo cs dalam menentukan harga jual TPPI tidak dominan. Karena itu, “Jalan satu-satunya agar Honggo bisa dominan dalam proses jual-beli TPPI, ya, menjadi mayoritas di induk usahanya,” tutur Joko Usaha, sumber GATRA di Kementerian BUMN yang tak mau disebutkan namanya.

Kegagalan Honggo mempercepat pelunasan utang kepada pemerintah, kata Joko Usaha, seharusnya dimanfaatkan Pertamina untuk segera mengambil alih TPPI atau Tuban Petro. Apalagi, Pertamina sudah mengeluarkan ancaman default (wanprestasi) terhadap TPPI. Ancaman itu disebutkan dalam surat Direktur Keuangan Pertamina, Frederick Siahaan, kepada Honggo pada 30 Mei 2008.

Selama ini, Pertamina memasok bahan baku minyak dan kondensat ke TPPI. Belakangan, TPPI tak bisa membayar minyak dan kondensat ke TPPI. Nilai utangnya US$ 185 juta. Pertamina kemudian meminta TPPI membayar utang itu dengan minyak tanah yang dihasilkannya. Namun Honggo Wendratno selaku Presiden Direktur TPPI menyatakan, pihaknya tak bisa memenuhi permintaan Pertamina.

Alasannya, UOB (kreditur TPPI) tak mengizinkan TPPI menyerahkan minyak tanah ke Pertamina untuk membayar utang. Karena permintaan ditolak, Pertamina kemudian mengancam akan men-default utang itu. “Langkah awal ini harus ditindaklanjuti dengan langkah strategis berikutnya,” ujar Joko Usaha.

Langkah strategis itu adalah menjatuhkan default kepada TPPI. TPPI memang diberi kesempatan untuk membayar dalam waktu enam bulan. Dengan penjatuhan default, maka manajemen TPPI dipegang Pertamina. BUMN migas ini sepenuhnya menguasai pengelolaan TPPI.

Selanjutnya, menurut Joko Usaha, Pertamina perlu bekerja sama dengan PPA. Caranya, meminta PPA menjatuhkank cross default kepada Tuban Petro. Langkah ini bisa ditempuh karena diatur dalam perjanjian penerbitan MYB. Dengan cara itu, otomatis 100% saham Tuban Petro akan jatuh ke tangan pemerintah.

Dengan demikian, Pertamina bakal lebih mudah menguasai TPPI, karena TPPI sudah menjadi perusahaan pelat merah. Nilai tiga perusahaan di bawah Tuban Petro itu kemudian dihitung. Bila nilai saham Honggo di TPPI, PON, dan Polytama lebih kecil dari nilai utang yang RP 3,2 trilyun, Honggo mesti menombok.

“Bila nilainya lebih besar, itu rezeki pemerintah,” kata Joko Usaha. Jika dihitung secara kasar, nilai TPPI adalah US$ 1,2 milyar hingga US$ 1,8 milyar. Bila diambil nilai tengahnya, US$ 1,5 milyar atau sekitar Rp 13,5 trilyun. Ini berkaca pada harga perusahaan sejenis yang sedang dibangun di Vietnam dan Singapura dengan kapasitas produksi sama.

Pada saat ini, TPPI punya utang sekitar US$ 1 milyar atau sekitar Rp 9 trilyun. Sehingga nilai 100% saham bersih TPPI sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,5 trilyun. Sehingga saham Honggo di TPPI yang 59,5% diperkirakan bernilai Rp 2,67 trilyun. Direktur Utama Tuban Petro, Amir Sambodo, memperkirakan bahwa nilai aset TPPI besarnya US$ 2 milyar. “Ini tanpa pelabuhan dan power plant,” katanya.

Bila ditambah pelabuhan dan power plant, nilainya bisa mencapai US$ 2,3 milyar. “Tapi itu harga baru, ya,” Amir Sambodo menambahkan. Hanya saja, ia tak mau menanggapi perihal tidak jadinya Honggo melunasi utang dan peluang Pertamina menguasai TPPI dengan segera. “Mohon maaf, ya,” katanya.

Direktur Utama Pertamina, Ari Sumarno, juga memilih tak berkomentar mengenai peluang Pertamina menguasai TPPI setelah Honggo tak jadi menguasai TPPI setelah Honggo tak jadi melunasi utang itu. “Tunggu hingga akhir bulan ini, akan saya jelaskan langkah Pertamina selanjutnya,” katanya kepada Dwitri Waluyo dari GATRA.

Kepala Divisi Komunikasi Pertamina Wisnuntoro menyatakan, langkah Pertamina mengeluarkan surat ancaman default kepada TPPI adalah langkah awal untuk mendapatkan TPPI atau Tuban Petro. Selanjutnya Pertamina akan menjatuhkan default. “Itu next step yang belum diputuskan. Masih diperhitungkan,” ujar Wisnuntoro. “Yang jelas, kami akan terus bergerak,” katanya.

Pertamina, menurut Wisnuntoro, sangat serius untuk mendapatkan TPPI atau Tuban Petro. “Ini kan mendukung bisnis Pertamina,” ujarnya. Sebab TPPI yang juga memproduksi bahan bakar minyak seperti minyak tanah jelas klop dengan bisnis yang selama ini digeluti BUMN migas itu.

Direktur PPA Rachmat Saptaman menyatakan, pihaknya siap membantu Pertamina. “Kalau yang terbaik bagi bangsa, kami harus mendukung Pertamina, ya, kami siap,” katanya. Ketika Pertamina memutuskan untuk menjatuhkan default ke TPPI, PPA akan menjatuhkan cross default ke Tuban Petro. “Kami tinggal menunggu apa yang akan ditempuh Pertamina,” ia menambahkan.

Selain dengan penjatuhan default oleh Pertamina kepada TPPI yang dilanjutkan dengan cross default oleh PPA kepada Tuban Petro, ada cara lain yang bisa dilakukan. Yakni, pemerintah menerbitkan peraturan pemermintah yang isinya mengalihkan kepemilikan saham 75% di Tuban Petro dari Menteri Keuangan kepada Pertamina. “Dengan cara ini, Pertamina bisa lebih powerful,” kata Rachmat.

Dengan skenario itu, menurut Rachmat, ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, bila Honggo cs tak bisa membayar utang sebesar Rp 3,2 trilyun hingga 2014, Pertamina akan menguasai 100% Tuban Petro. Sehingga kepemilikan Pertamina di TPPI yang kini hanya 15% akan menjadi 74,5% – dari penambahan 59,5% saham TPPI milik Honggo cs. Begitu pula kepemilikan Honggo di PON dan Polytama beralih ke Pertamina.

Kedua, bila Honggo cs melunasi utang sebelum 2014, Pertamina akan mendapat dana Rp 3,2 trilyun dan 20% saham Tuban Petro. Ketiga, bila Honggo cs melunasi utang pada 2014, Pertamina akan memperoleh Rp 3,2 trilyun, plus 25% saham Tuban Petro. Selama utang belum dilunasi, Pertamina akan mendapat dividen sebesar porsi saham yang dimiliki dan bunga kupon obligasi.

“Semua itu bergantung pada pemerintah, mana yang akan dipilih,” ujar Rachmat. Ia menilai, Honggo berniat melunasi utang setelah muncul kabar bahwa Pertamina ingin menguasai TPPI atau Tuban Petro. Pembicaraan demi pembicaraan pun dilakukan untuk membahas mekanisme percepatan pembayaran utang. “Pada April lalu, kami mencapai kesepakatan dengan Honggo,” Rachmat menambahkan.

Berdasarkan kesepatan Honggo dengan PPA, utang Rp 3,2 trilyun itu akan dibayar dengan dana tunai sebesar Rp 1,8 trilyun dan sisanya berupa standby letter of credit (SBLC) yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. “Sehingga pelunasan dilakukan secara penuh atau 100% recovery,” kata Rachmat. Dalam kesepakatan itu, SBLC harus diterbitkan oleh bank be-rating A. “Perbankan di Indonesia tak ada yang be-rating A. Jadi, banknya harus dari luar negeri dan sepersetujuan kami,” kata Rachmat pula.

Awalnya, Honggo minta pelunasan utang dilakukan pada Juli 2008. PPA meminta dilunasi pada bulan Mei. “Honggo minta agar tanggal pelunasan ditetapkan 16 Juni 2008,” katanya. PPA, kata Rachmat, kemudian berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung soal rencana percepatan pelunasan utang Honggo itu. “Jawaban dari kejaksaan, skema pelunasan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit yang ada,” ujarnya.

Hasil kesepakatan itu dilaporkan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan memberi lampu hijau, sehingga proses pelunasan jalan terus. Tapi, dalam proses menuju ke pembayaran, Honggo minta ini dan itu. Misalnya, perjanjian pembayaran utang (master agreement) bisa diteken sebelum ia membayar. “Kami jelas menolak, mana ada cara seperti ini,” kata Rachmat. Tentu saja PPA menolak permintaan Honggo.

“Kalau belum ada pelunasan, status Tuban Petro, ya, tetap penanaman modal dalam negeri,” Rachmat menegaskan. Hingga awal Juni lalu, tak ada tanda-tanda Honggo akan membayar utang. Upaya mendapatkan dana mentok. Menjelang deadline pada 16 Juni, Honggo mengirim surat ke PPA. “Isinya, belum bisa bayar, susah cari duitnya,” tutur Rachmat.

Dalam surat itu, Honggo meminta perpanjangan waktu pelunasan 45 hari hingga 60 hari ke depan. Ia juga meminta kembali agar master agreement pelunasan utang bisa diteken pada 16 Juni, sedangkan uagnnya menyusul. Sekali lagi PPA menolak. “Apa jaminannya ia benar-benar bayar nanti,” kata Rachmat.

Irwan Andri Atmanto dan Anthony

[ Majalah Gatra No. 33 – 2 Juli 2008 ]

( Link Sumber PPA)

Honggo batal bayar utang Tuban Petro Rp3,2 triliun

Oleh M. Munir Haikal
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Perusahaan Pengelola Aset memastikan Grup Sila Kencana milik Honggo Wendratno batal melunasi utang senilai Rp3,2 triliun di Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro).

Seiring dengan batalnya pelunasan utang tersebut, Grup Sila Kencana batal mengambil alih 50% saham Tuban Petro.

Dirut PT PPA Mohammad Syahrial mengatakan penyelesaian kewajiban Grup Sila Kencana mengacu kembali kepada perjanjian restrukturisasi kredit yang telah disepakati antara grup tersebut dan BPPN.

“Honggo batal mempercepat pelunasan utang senilai Rp3,2 triliun sehingga kami mengacu kepada perjanjian kredit yang telah disepakati semula. Pelunasan utang senilai Rp3,2 triliun akan terjadi pada 2014 sesuai dengan perjanjian kreditnya,” ujarnya akhir pekan lalu.

Dia mengaku tidak mengetahui alasan utama Honggo batal mempercepat pembayaran utang senilai Rp3,2 triliun. “Saya tidak tahu. Mungkin ada masalah pendanaan dengan Honggo. Yang jelas rencana percepatan pembayaran utang batal sehingga Tuban Petro tetap dimiliki oleh pemerintah sampai 2014.”

Syahrial menjelaskan setelah PPA menyelesaikan masa tugasnya paling lambat Februari 2009, Tuban Petro akan ditangani oleh Departemen Keuangan. “Kepemilikan saham PPA di Tuban Petro atas nama Menteri Keuangan sehingga ketika kami selesai bertugas, Depkeu yang akan menangani perusahaan petrokimia ini.”

Gantikan posisi PPA

Semula, disepakati percepatan pembayaran utang Tuban Petro senilai Rp3,2 triliun dengan metode subrogasi. Hal ini memungkinkan Honggo menggantikan posisi PPA sebagai kreditor Tuban Petro. Subrogasi adalah perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor.

Rencananya, setelah transaksi tuntas, pemerintah masih memiliki 20% saham sebagai bagian dari perjanjian restrukturisasi utang Tuban Petro.

Tuban Petro memiliki 59,5% saham di Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan 80% saham di PT Polytama Propindo. TPPI adalah produsen petrokimia terpadu di pesisir utara Tuban, Jatim.

Produknya mencakup light naphtha untuk bahan baku plastik, aromatik untuk bahan baku tekstil, dan produk bahan bakar minyak dengan kapasitas produksi aromatik 3,6 juta ton per tahun.

PPA mengandalkan penjualan Tuban Petro yang mempunyai nilai buku Rp3,2 triliun untuk menutup target setoran APBN 2008 yang mencapai Rp3 triliun.

Presdir Tuban Petro Amir Sambodo mengatakan perseroan membatalkan rencana pencarian dari dari eksternal mengingat membaiknya situasi keuangannya.

“Situasi keuangan perusahaan sedang bagus, kami kaji lagi rencana itu,” ujarnya akhir pekan lalu.

Tuban Petro semula menjajaki pinjaman senilai US$350 juta untuk kebutuhan modal kerja. Tahun lalu, Tuban Petro mendapat komitmen pendanaan modal kerja sebesar US$250 juta dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan Vittol Singapura. (munir.haikal@bisnis. co.id)

[ Bisnis Indonesia - Senin, 23 Juni 2008 ]

Lika Liku Perjalanan Tuban Petro

oleh rusdi mathari

Dari nilai utang Rp 3,2 triliun, penjamin Tuban Petro baru melunasinya sekitar Rp 100 miliar kepada pemerintah dan kini mereka berniat membeli kembali Tuban Petro seharga utang mereka. Nama Agus Anwar muncul di balik rencana pembelian Tuban Petro itu.
PERKEMBANGAN PENJUALAN TUBAN PETRO CHEMICAL INDUSTRIES semakin menarik. Holding ini bukan saja diminati Hashim Djojohadikusumo, Honggo Wendratno, dan Pertamina– tapi penentuan siapa yang berhak membelinya, juga mulai menimbulkan silang pendapat. Direktur Utama Tuban Petro, Amir Sambodo menganggap Pertamina sebagai perusahaan yang paling pas untuk menguasai Tuban Petro. Direktur Utama PPA, Mohammad Syahrial sudah menolak niat Hashim dan sebaliknya memberi isyarat bahwa Honggo bisa membeli. Sementara Raden Pardede yang merupakan wakil Syahrial di PPA, menyerahkan pembelian Tuban Petro kepada mekanisme pasar yang berlaku dengan meminta harga premium.
Tuban Petro adalah holding yang membawahi tiga perusahaan dan dibentuk pada zaman BPPN. Tiga perusahaan di bawah Tuban Petro adalah Poltytama Propindo (Balongan), Trans Pacific Petrochemical Indonesia (Tuban), dan Petro Oxo Nusantara (Gresik). Ketiga perusahaan itu bergerak di bisnis turunan minyak. Polytama adalah produsen polypropylene (bijih plastik) sebesar 200 ribu ton per tahun, PON penghasil etilhexanol (bahan pelarut cat) sebanyak 120 ribu ton per tahun dan TPPI produsen aromatic, yang antara lain digunakan untuk keperluan pabrik tekstil.
Holding ini dibentuk oleh BPPN sebagai upaya pelunasan utang Rp 3,2 triliun dari Grup Tirtamas Majutama menyusul sekaratnya beberapa bank yang berada di bawah Tirtamas. Bank-bank itu adalah Bank Pelita, Bank Istimarat dan Bank Papan Sejahtera. Bank Pelita menerima kucuran BLBI Rp 1,9 triliun dan Bank Istimarat Rp 500 miliar. Adapun pemegang saham Grup Tirtamas yang terutama adalah Hashim, Al Njoo, dan Honggo. Sebelum muncul Tuban Petro, proses restrukturisasi utang Grup Tirtamas banyak menemui jalan buntu. Bukan saja karena pola penyelesaiannya sulit ditentukan, melainkan juga karena sebagian besar tak ada jaminan aset dari Tirtamas. Hingga BPPN berakhir, proses penyelesaian utang-utang Grup Tirtamas tak menemukan bentuk yang jelas.
Baru pada Februari 2004, Grup Tirtamas bersedia meneken perjanjian penyelesaian utang mereka kepada pemerintah melalui PPA. Isinya antara lain berisi ketentuan bahwa Hashim dan kawan-kawan menyerahkan tiga perusahaan, yakni TPPI, Polytama, dan PON sebagai jaminan utang yang kemudian digabung ke dalam Tuban Petro. Kepemilikan sahamnya dibagi dua; Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah memiliki 70 saham sementara Hashim dan kawan-kawan mengantongi 30 persen lewat Grup Sila Kencana Tirtalsetari.
Bertindak sebagai negosiator dan penjamin adalah Honggo yang juga dikenal sebagai Sekalo atau HD, karena pemerintah tidak bersedia berunding dengan Hashim, begitulah keterangan dari salah seorang mantan pekerja BPPN. Polanya Honggo menyatakan bersedia untuk membeli utang-utang Grup Tirtamas melalui penerbitan multi-years bond atau surat utang jangka panjang. Bunganya 1 persen per tahun namun sisa akumulasi bunga akan dibayarkan melalui pembayaran mandatory convertible bond.
Seluruh aset di bawah Tuban Petro pada saat diserahkan kepada PPA, sebetulnya baru selesai dibangun sekitar 65 persen dan karena itu ketiga perusahaan juga tak sepenuhnya beroperasi. Wakil-wakil pemerintah yang akhirnya masuk ke Tuban Petro juga menemukan kenyataan, banyak proteksi yang dilakukan oleh Honggo. Antara lain menyangkut negosiasi pembiayaan modal kerja, pengadaan bahan baku dan sebagainya. Di TPPI misalnya, pengadaan bahan bakunya selalu dipasok oleh Vitol Asia Ltd. Harga yang dibeli dari Vitol jauh lebih mahal dibanding produk yang dihasilkan oleh TPPI. Ada juga pasokan bahan baku dari Pertamina namun jumlahnya tak terlalu banyak.Di TPPI Pertamina adalah salah satu pemilik saham (15 persen) dengan outstanding ditaksir mencapai US$ 220 juta.
Dalam perjalanan waktu, tiga perusahaan itu mampu beroperasi meskipun tersendat-sendat. Kondisinya juga jauh lebih memadai dibanding ketika kali pertama diserahkan oleh Grup Tirtamas. Di tengah kemampuan beroperasi itulah pada Mei 2007, lantas muncul niat Sila Kencana (Honggo) untuk membeli kembali saham Tuban Petro yang dikantongi pemerintah lewat akuisisi. Pertamina pun belakangan menyatakan niatnya untuk membeli Tuban Petro tapi PPA meminta harga preminum. Tarik menarik pendapat soal penjual Tuban Petro lalu meruap sedemikian rupa hingga muncul nama Agus Anwar. Nama ini tidak secara langsung muncul di permukaan melainkan hanya disebut-sebut sebagai tokoh di balik layar dari salah satu pembeli.
Siapa sebenarnya Agus Anwar? Lelaki ini merupakan salah satu orang kepercayaan Hashim. Dulu, ketika PT Tirtamas Comexindo (yang juga milik Hashim) kesulitan keuangan, lewat jaminan pribadi Agus bisa meyakinkan Bank Internasional Indonesia agar bersedia mengucurkan pinjaman US$ 40 juta. Jaminan pribadi dari Agus untuk kelangsungan usaha milik Hashim itu bukan hanya sekali. Kucuran kredit dari Bank Tamara dan Bank Umum Nasional juga mengucur berkat jaminan Agus. Karena kedekatan itulah, Agus dipercaya sebagai Direktur Utama Bank Pelita dan Komisaris di Bank Istimarat.
Ketika penyelesaian kewajiban Grup Tirtamas diurus oleh BPPN, Agus sudah bermukim di Singapura. Berbeda dengan konglomerat lain yang lebih terkenal, pemegang paspor Republik Indonesia dengan nomor K 287626 itu nyaris tak dikenal oleh publik. Nama Agus pernah menjadi terkenal karena pengajuan permohonannya menjadi warga negara Singapura pada Desember 2004.
Juni mendatang tugas PPA akan segera berakhir. Sistem pertanggungjawaban ganda yang dimiliki lembaga ini, telah memunculkan wacana tersendiri. Menteri Keuangan sebagai pemilik saham menginginkan PPA tidak dilanjutkan kembali namun Menteri Negara BUMN yang menganggap PPA sebagai salah satu BUMN, berniat melanjutkan tugas PPA tapi dengan nama baru untuk mengelola aset-aset negara yang busuk. Setidaknya Kementerian BUMN akan menunjuk konsultan independen yang akan memberikan hasil kajian soal kelanjutan nasib PPA.
Untuk menyongsong pembubarannya itu, sangat mungkin, orang-orang PPA sebetulnya sedang berupaya mengejar setoran sebagai bekal laporan pada RUPS pada Juni mendatang. Penjualan Tuban Petro, karena itu dikebut meskipun tarik menarik kepentingan di antara orang-orang PPA, Kementerian BUMN dan Tuban Petro kemudian tak terhindarkan. Satu hal yang terlupakan di tengah ingar-bingar penjual Tuban Petro itu adalah pelunasan kewajiban utang kepada pemerintah dari Honggo sebagai penjamin Tuban Petro, baru mencapai Rp 100 miliar dari total utang Rp 3,2 triliun.

Saham Tuban Petro
Honggo Sudah Ajukan Proposal ke PPA

JAKARTA. Niat Honggo Wendratmo menebus 50% dari 70% saham PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) yang digadaikan ke pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), ternyata bukan isapan jempol belaka. Pemilik lama Tuban Petro tersebut sudah mengajukan proposal penawaran pembelian 50% saham Tuban Petro ke PPA senilai Rp 3,3 triliun.

“Proposal Honggo mengenai pembelian kembali Tuban Petro itu telah sampai ke tangan PPA, tetapi sekarang ini masih kami diskusikan,” kat aRenny O. Rorong, Sekretaris Perusahaan PPA kepada KONTAN di kantornya, Senin (16/6). Sayang, Renny masih enggan buka-bukaan menjelaskan soal mekanisme pembelian 50% saham Tuban Petro oleh Honggo tersebut.

Namun, sempat santer beredar kabar bahwa mekanisme pembelian 50% saham senilai Rp 3,3 triliun tersebut menggunakan metode subrograsi (KONTAN, 13 Mei 2008).

Sistem subrogasi memungkinkan Honggo menggantikan posisi PPA sebagai kreditor Tuban Petro. Subrogasi adalah perpindahan hak kreditor kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditor. Utang Honggo ke PPA memang berbentuk multi years bond (MYB) alias surat utang jangka panjang senilai Rp 3,3 triliu .

Saat ini, ada dua pihak yang memegang kepemilikan saham Tuban Petro, yakni 30% oleh Honggo melalui Grup Sila Kencanalestari, dan 70% saham sisanya digadaikan ke PPA. Honggo sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Tuban Petro.

Sayang, pihak Tuban Petro sendiri masih belum bisa dimintai konfirmasi perihal proposal ini. Direktur Utama Tuban Petro Amir Sambodo masih belum menjawab telepon KONTAN. Sebelumnya, Amir menyatakan bahwa jika proses penebusan 50% saham dari PPA itu kelar, Honggo akan menjual saham tersebut ke Pertamina.

Renny sendiri hingga kemarin mengaku tak mengetahui dan belum menerima proposal Pertamina ke PPA. “Mungkin itu hanya perbincangan internal antara Pertamina dengan Tuban Petro sendiri,” kata Renny.

Tri Handayani, Danto

[ Harian Kontan - Rabu, 18 Juni 2008 ]

TPPI Produksi Premium 50 Ribu Bph

JAKARTA – PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) mulai Juli 2008 mengonversi produk petrokimia menjadi premium sebanyak 50 ribu barel per hari (bph). Jika terealisasi, ketergantungan impor premium bisa berkurang dan menghemat devisa US$ 2,6 miliar.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Tubagus Haryono di Jakarta, Senin (2/6) malam, mengatakan, untuk mengubah petrokimia menjadi premium, TPPI terkendala pengadaan bahan baku minyak mentah. Selam ini TPPI memproduksi petrokimia dengan produk aromatik, seperti paraxylene, benzene, toluen, dan orthoxylene dari bahan baku kondensat.

Amir Sambodo, direktur utama PT Tuban Petro, pemegang saham terbesar TPPI, mengakui pihaknya masih merundingkan masalah pengadaan kondensat dan distribusi premiumnya. “Kami berharap akhir Juni sudah ada keputusan,” katanya di Jakarta, kemarin. Saham TPPI dimiliki Tuban Petro 59,5%, Siam Cement PCL 17%, Itochu Corp 4,25%, Sojit Corp 4,25%, dan PT Pertamina 15%. Sementara itu, saham Tuban Petro dimiliki pemerintah melalui PT PPA 70% dan PT Silakencana Lestari 30%. (pya/her)

[ Investor Daily - Rabu, 4 Juni 2008 ]

Pemerintah Sokong Rencana Pertamina Beli Tuban Petro

JAKARTA – Kementerian Negara BUMN mendukung rencana PT Pertamina membeli aset PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) yang saat ini dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Rencana tersebut dinilai cukup strategis untuk meningkatkan bisnis Pertamina.

“Kalau Pertamina mau membeli dan mempunyai uang, itu sangat bagus buat Pertamina dan kita dukung,” ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (12/5).

Sofyan juga mengimbau kepada Pertamina untuk membeli Tuban Petro dari PPA, tidak dari pemilik lama, yaitu Silakencana. Alasannya, harga pembelian yang diperoleh dari PPA dinilai lebih murah. “Kalau bisa beli lewat PPA kenapa beli lewat pihak ketiga,” katanya.

Direktur Utama Pertamina Ari Hernanto Soemarno mengungkapkan, saat ini pihaknya menempuh uji tuntas (due diligence), terkait rencana pembelian Tuban Petro. Pertamina tengah mengaudit dengan melihat harga yang ditawarkan dan juga prospek bisnisnya ke depan. “Saya harap tahun ini sudah kelar prosesnya,” ujarnya.

Tuban Petro adsalah sebuah perusahaan induk petrokimia yang didirikan untuk mengakomodasi restrukturisasi utang Grup Tirtamas Majutama (TM) sebesar Rp 3,3 triliun kepaa BPPN. Tuban Petro menerima semua tagihan BPPN kepada TM sebesar Rp 3,266 triliun dan sebagai gantinya Tuban Petro menerbitkan Obligasi Berseri (MYB) dengan jumlah yang sama kepada BPPN.

Dividen

Sementara itu, Pertamina meminta pemerintah menurunkan setoran dividen karena tahun ini membutuhkan dana investasi US$ 2,1 miliar. Dana tersebut digunakan untuk investasi hulu sekitar US$ 1,4 miliar dan hilir US$ 700 juta.

Ari Soemarno mengakui kesulitan pemerintah saat ini. Kendati begitu, dia berharap, pemerintah mengerti dengan rencana Pertamina untuk investasi. “selama ini, Pertamina telah memberikan setoran dividen sebesar 45% – 50%,” paparnya.

Menneg BUMN Sofyan Djalil menyatakan, Pertamina harus memenuhi setoran dividen sebesar Rp 31 triliun. “Semua BUMN akan diminta untuk menyetorkan dividennya. Namun, bagi BUMN yang butuh investasi, dividennya hanya akan diambil sedikit,” ungkapnya. (c117)

[ Investor Daily - Selasa, 13 Mei 2008 ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: